Senin, 08 Oktober 2018

Memahami Islam Nusantara

 

oleh: Husein Ja'far Al Hadar

Islam Nusantara yang sebenarnya secara praktis telah ada sejak Islam awal di Indonesia, kian harus muncul ke permukaan sebagai sebuah konsep untuk merespons besar dan kuatnya ancaman terhadap Islam di Indonesia, berupa kecenderungan keberislaman yang jumud (terbelakang) dan takfir (gemar mengkafirkan yang berbeda). Namun, di samping itu, ini juga peluang bagi Islam Nusantara untuk menjadi kiblat bagi Islam dunia yang tengah dirundung krisis ekstremisme, dengan tawaran keberislaman yang moderat, toleran, dan sadar kebudayaan. Itulah peran yang kian ingin dipegang oleh Nahdlatul Ulama (NU) dengan menjadikan Muktamar NU ke-33 pada 1 Agustus ini sebagai titik tolaknya.

Konseptualisasi Islam Nusantara itu harus berhadapan dengan tantangan besar. Sebab, pengonsepan secara rigid bisa justru menjebaknya dalam kekakuan, yang itu artinya paradoks dengan karakter dasarnya yang dinamis. Bahkan, ia adalah sebuah "proses" (becoming) yang tak pernah usai seiring dengan pergerakan ruang dan waktu yang melingkupinya dalam ke-Nusantara-annya. Atau bisa jadi upaya konseptualisasi itu mereduksinya, bahkan menjebaknya menjadi semacam mazhab atau golongan yang sebenarnya serta bertentangan dengan karakternya, yang justru menaungi seluruh wajah dalam Islam di Indonesia.

Terkait dengan hal itu, ada kesalahpahaman yang patut diluruskan karena rentan membuat Islam Nusantara seolah-seolah tercerabut dari nilai-nilai dasar Islam dan hanya mementingkan identitas kebudayaannya.

Pertama, kesalahpahaman yang menilai keberadaan Islam Nusantara berarti menyalahi prinsip "Islam yang satu". Padahal, sejatinya Islam Nusantara adalah Islam yang satu itu sendiri, sebagaimana Islam di Arab yang dibawa Nabi. Hanya, ketika ia dibawa ke Indonesia, budaya Arab yang melingkupinya digantikan dengan budaya Indonesia yang akan menjadi konteks barunya di sini.

Hal itu dilakukan tentu bukan karena kita anti-Arab, melainkan agar Islam bisa sesuai dengan konteks Indonesia, sebagaimana Nabi menyesuaikan Islam dengan budaya Arab saat pertama kali turun dulu. Nabi memberikan kita gandum dan kita olah menjadi roti agar sesuai dengan cita rasa Indonesia.

Islam Nusantara bahkan bukan hanya berangkat dari kesatuan, tapi juga bervisi persatuan. Ia hendak menegaskan bahwa Islam yang satu berarti persatuan (ukhuwah) di bawah bendera Islam dengan merangkul seluruh perbedaan pandangan, tafsiran, dan mazhab yang ada di dalam Islam itu sendiri.

Kedua, kesalahpahaman bahwa Islam Nusantara keluar dari konsep Islam yang murni sebagaimana diajarkan dan dipraktekkan Nabi. Tentu, jika yang dimaksud Islam murni sebagaimana kesalahpahaman itu, Islam murni merupakan sebuah gagasan yang bukan hanya utopis, tapi juga salah kaprah. Pasalnya, hal itu bertentangan dengan sunnatullah dan prinsip dasar Islam yang bisa ditemui dalam QS Al Hujurat: 13.

Islam Nusantara sejatinya menjaga prinsip Islam murni yang berasaskan pada Quran dan hadis. Ia menjadi fondasi dan substansi Islam Nusantara. Adapun kreasi atau ijtihad dilakukan pada tataran yang memang dibolehkan-bahkan diwajibkan-untuk itu, yakni pada tatanan syariat ijtihadiyyat atau syariat yang sejatinya dinamis dan memang seharusnya dikontekstualisasi dengan ruang dan zaman untuk menjunjung prinsip rahmatan lil 'alamin.

tempo.co

Setelah Islam Nusantara, Kini Digagas Islam Kepulauan

 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate, Maluku Utara, menggagas konsep Islam Kepulauan melalui seminar nasional yang dipusatkan di Kota Ternate, Sabtu, 26 Desember 2015. Menurut ketua panitia seminar nasional, Jubair Sitomorang, gagasan itu merupakan rangkaian dari kegitan perguruan tinggi Islam berbasis riset.

Seminar pengembangan Islam berbasis kepulauan ini, kata Jubair, puncak dari kegiatan Tri Darma IAIN. Fokusnya meliputi pengabdian, pendidikan, dan penelitian untuk pemberdayaan masyarakat kepulauan. Mahasiswa atau alumnus IAIN kelak harus mengikuti kurikulum yang berbasis Islam Kepulauan. Begitu pula saat dosen melakukan penelitian, juga harus berbasis kondisi masyarakat kepulauan.

Jika konsep yang ditawarkan ini diterima, maka mahasiswa, dosen, dan pegawai akan memahami karakteristik Islam Kepulauan. Sehingga akhir dari pengabdiannya bisa mendapakan output yang baik.

Jubair menambahkan, Islam di Ternate memiliki karakteristik yang berbeda dengan Islam di Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. "Kami siapkan semacam payung di mana ilmu-ilmu keislaman yang ada di Maluku Utara bisa dinaungi oleh IAIN," katanya.

Peserta yang hadir dalam seminar tak hanya dari kampus IAIN, perwakilan kampus lain dan media massa juga hadir. Mereka turut memberi kontribusi tentang Islam Kepulauan. "Konsep Islam Kepulauan terinspirasi dari tradisi masyarakat kepulauan dan masyarakat pesisir itu sudah lama ada."

Sebelumnya, ada istilah Islam Nusantara yang sempat diperdebatkan. Pemerintah Presiden Joko Widodo mendukung istilah tersebut. Label Islam Nusantara merupakan ciri khas Islam di Indonesia yang mengedepankan nilai-nilai toleransi.

Dukungan terhadap istilah ini juga datang dari ormas Nahdlatul Ulama. Menurut Ketua PBNU Said Aqil Siroj, istilah Islam Nusantara mengacu pada sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Perkembangan Islam di sini tidak dengan doktrin yang kaku dan keras. "Tapi melalui cara pendekatan budaya." Karakteristik ini berbeda dengan "Islam Arab" secara sosial, budaya, dan politik.

tempo.co

Tabayun Islam Nusantara

 

Belakangan ini ramai orang memperdebatkan soal Islam Nusantara. Ada yang mendukungnya karena ingin menjaga nilai-nilai luhur yang sudah ada di Indonesia sejak masa lalu, ada juga yang menolak karena dianggap hal ini dapat menodai kemurnian ajaran Islam.

Saya tidak mau masuk ke dalam perdebatan itu. Setidaknya untuk tulisan ini. Saya hanya ingin membahas sedikit soal letak dari nilai-nilai lokal dalam Islam.

Untuk memulai ini, saya ingin mengutip sedikit pendapat dari cendikiawan Muslim,almarhum Kuntowijoyo. Dalam salah satu bukunya (yang terbit jauh sebelum ramai-ramai soal Islam Nusantara dan setahu saya belum pernah diperdebatkan), beliau menggambarkan universalitas dan lokalitas Islam itu seperti permainan badminton atau olahraga apapun.

Di dunia manapun, peraturan dan cara menghitung permainan badminton atau sepakbola itu baku, ada standarnya. Soal gaya main berbeda antara pemain Indonesia dan Denmark itu masalah lain.

Di sepakbola, mau main pakai Total Football, mau pakai Tiki Taka, mau pakai gaya Panser Jerman yang menusuk lewat sayap, mau digocek dulu kayak pemain Amerika Latin, terserah. Yang penting semua dilakukan dalam koridor aturan yang dibuat FIFA.

Dalam berislam juga demikian. Soal salat, misalnya. Aturannya jelas, meski ada sedikit khilafiyah dalam detailnya. Dari Maroko sampai Merauke, orang salat dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, baca Al-Fatihah di setiap rakaat, dan lain sebagainya.

Tapi, kata Kuntowijoyo, mau kita salat pakai jubah, pakai sarung, pakai celana jins, gak masalah. Yang penting menutup aurat. Demikian juga dengan masjid. Asalkan suci dan menghadap kiblat, kita tidak perlu pusing oleh atapnya–mau berkubah atau pakai atap limasan gaya Jawa, sak karepmu.

Aturan salat (termasuk soal doa dalam salat yang berbahasa Arab) adalah hal universal yang tidak boleh diubah. Sedangkan bentuk masjid dan sarung atau jubah adalah kelokalan yang bisa berbeda-beda.

Salat dan haji adalah dua ibadah yang secara detil harus mencontoh Nabi SAW, termasuk dalam doa-doa di dalamnya. Bahkan dalam haji, kita harus meninggalkan baju lokal (sarung Melayu atau jubah Arab) dan memakai pakaian khusus. Beda dengan puasa, misalnya, yang meski ada ketentuan detail, tapi kita memiliki keluasan untuk menggunakan doa sendiri dengan bahasa apapun.

Saya kira, baik teman-teman yang pro atau kontra Islam Nusantara menyetujui hal-hal di atas. Kalaupun ada yang tidak disepakati, mari dibicarakan dengan kepala dingin dan keinginan untuk saling mengingatkan. Bukan dengan hati panas dan keinginan untuk saling menjatuhkan.

tempo.co

Islam Nusantara Bukan Pokok Agama

 

Wakil Ketua Umum MUI (Majelis Ulama Indonesia) Zainut Tauhid Sa'adi menegaskan Islam Nusantara hanya sebuah istilah yang konteksnya tidak dalam pokok agama. Karena hanya istilah, Zainat berharap, tidak dipertentangkan yang justru memperlebar kesalahpahaman dan perpecahan di kalangan umat Islam.

"Hal seperti masalah Islam Nusantara, itu masuk dalam katagori cabang agama (furu'iyyah) bukan masalah pokok agama, karena hal itu hanya sebuah istilah bukan pada substansi," kata Zainut dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis, 26 Juli 2018.

Menurut Zainut, istilah Islam Nusantara sama halnya istilah Islam berkemajuan yang digunakan oleh Muhammadiyah dan MUI sendiri menggunakan Islam Wasathiyah. "Jadi seharusnya hal tersebut tidak perlu dibesar-besarkan dan dipersoalkan karena justru dapat merusak hubungan persaudaraan sesama umat Islam," kata Zainut.

Dia menyesalkan keputusan Rapat Koordinasi Bidang Ukhuwah MUI Provinsi Sumatera Barat yang menolak Islam Nusantara. Penolakan itu, Zainut menilai, menyalahi khittah dan jati diri MUI sebagai wadah berhimpun, musyawarah dan silaturahmi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim dari berbagai kalangan dan organisasi.

"Seharusnya MUI sebagai tenda besar umat Islam bisa menjadi pemersatu dan perekat persaudaraan (ukhuwah) Islamiyah, bukan sebaliknya," ujar dia sembari menambahkan MUI harus bisa mengedepankan semangat persaudaraan (ukhuwah), toleransi (tasamuh) dan moderasi (tawazun) dalam menyikapi berbagai persoalan khususnya yang berkaitan dengan masalah umat Islam.

Berdasarkan putusan Ijtima' Ulama MUI di Pondok Gontor ada panduan bagaimana MUI menyikapi perbedaan paham keagamaan di kalangan umat Islam yang dituangkan dalam Dokumen Taswiyatul Manhaj (Penyamaan Pola Pikir Keagaamaan).

Dalam hal menyikapi perbedaan paham keagamaan yang sifatnya cabang dalam agama (furu'iyyah) harus bisa diterima sepanjang masih dalam wilayah perbedaan (majal al-ikhtilaf). "Perbedaan paham keagamaan yang kita tolak adalah yang masuk dalam katagori penyimpangan pada pokok agama atau ushuluddin."

Dewan Pimpinan MUI memastikan akan mengevaluasi putusan Rapat Koordinasi Bidang Ukhuwah MUI Provinsi Sumatera Barat soal Islam Nusantara tersebut sesuai dengan mekanisme peraturan organisasi.

tempo.co

Heboh Islam Nusantara

 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat menolak konsep Islam Nusantara dengan sederet argumen. Padahal, MUI pusat tidak menolak Islam Nusantara. 

Kehebohan ini berangkat dari pemahaman soal Islam Nusantara. Istilah itu dikenal sering didengungkan oleh masyarakat Nahdlatul Ulama (NU). Istilah ini sempat menjadi pro-kontra di jagat Twitter sekitar pertengahan 2015.

Sebenarnya apa itu Islam Nusantara? Ketua Umum Pengurus Besar NU, KH Said Aqil Siroj menjelaskan.

"Islam Nusantara bukan agama baru, bukan juga aliran baru. Islam Nusantara adalah pemikiran yang berlandaskan sejarah Islam masuk ke Indonesia tidak melalui peperangan, tapi kompromi terhadap budaya," kata Said, 4 Juli 2015 lampau. 

Dia menjelaskan, Islam Nusantara tak mungkin menjadikan orang berubah radikal. Said mengaitkan istilah 'radikal' dengan sifat suka kekerasan. "Tradisi Islam Nusantara tidak mungkin menjadikan orang radikal. Tidak mengajarkan membenci, membakar, atau bahkan membunuh," kata Said. 

Saat itu Islam Nusantara memang sedang dipersiapkan menjadi tema Muktamar ke-33 NU yang digelar di Jombang, 1 Agustus 2015. "Meneguhkan Islam Nusantara untuk Membangun Peradaban Indonesia dan Dunia" begitulah bunyi tema Muktamar itu. Presiden Jokowi mengapresiasi.

"Saya apresiasi tema besar NU. Saya mendorong tema ini dimaknai secara positif," kata Jokowi saat itu.

Kini muncul penolakan tegas terhadap konsep Islam Nusantara. Penolakan bahkan muncul dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), yakni MUI Sumatera Barat, keputusan dihasilkan lewat Rapat Koordinasi Daerah MUI Sumbar dan MUI Kabupaten/Kota se-Sumbar, yang diadakan di Padang pada 21 Juli 2018.

"Kami MUI Sumbar dan MUI Kab/Kota se-Sumbar menyatakan tanpa ada keraguan bahwa: 'Islam Nusantara' dalam konsep/pengertian definisi apa pun tidak dibutuhkan di ranah Minang (Sumatera Barat). Bagi kami, nama 'Islam' telah sempurna dan tidak perlu lagi ditambah dengan embel-embel apa pun," demikian kesimpulan MUI Sumbar sebagaimana dokumen unggahan akun Facebook Ketua Umum MUI Sumbar, Buya Gusrizal Gazahar, pada 23 Juli 2018, seperti dikutip detikcom, Rabu (25/7/2018) kemarin.

Mereka memiliki sejumlah pertimbangan untuk menolak Islam Nusantara. Pertama, istilah 'Islam Nusantara' mengundang perdebatan yang tak bermanfaat dan melalaikan umat Islam dari berbagai persoalan penting. Istilah 'Islam Nusantara', masih menurut MUI Sumbar, bisa membawa kerancuan dan kebingungan dalam memahami Islam.

Istilah Islam Nusantara juga dinilai mengandung potensi penyempitan makna Islam yang universal. Istilah Islam Nusantara juga sering digunakan untuk merujuk cara beragama Islam yang toleran. Menurut MUI Sumbar, toleransi hanya merupakan satu aspek dalam Islam, padahal banyak aspek lain dalam Islam. Islam tidak bisa direduksi hanya menjadi satu aspeknya saja, melainkan harus menyeluruh.

MUI Sumbar juga menilai istilah Islam Nusantara berpotensi mengotak-kotakkan umat Islam dan memunculkan pandangan negatif terhadap umat Islam yang berasal dari wilayah lain.

MUI Pusat yang setuju dengan konsep Islam Nusantara menyebut penolakan dari Ranah Minang itu gara-gara pemahaman yang tidak selaras. Islam Nusantara dia pahami sebagai konsep yang menekankan kekhasan lokal, namun juga tidak menolak unsur universal Islam itu sendiri. Islam yang berkembang di kawasan Nusantara punya ciri khusus yakni tidak berada pada titik ekstrem melainkan moderat, alias berada di tengah.

"Itu soal pemahaman yang perlu disinkronkan saja. Maksudnya ya soal pemahaman, di situ ada pemahaman yang belum sama frekuensinya," kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam di Kantor MUI, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (25/7/2018) kemarin.

Islam Nusantara bukanlah nama golongan baru, melainkan hanya penekanan ciri lokal orang Indonesia dan sekitarnya saja. Ciri lokal ini berwujud adat, dan dalam istilah Arab, ada istilah Al Adah Al Muhakkamah atau adat yang menjadi kebiasaan.

"Sebenernya kan itu (Islam Nusantara) tidak lebih kepada penekanan saja bahwa di satu sisi melihat butuhnya pemahaman Islam yang kaffah yang universal, iya. Tetapi di sisi yang lain ada lokalitas masalah yang bisa jadi dimiliki suatu daerah dan tidak dimiliki daerah lain, tetapi dua-duanya diakomodasi di dalam spirit keagamaan Islam," tutur Asrorun yang juga merupakan Katib Syuriyah PBNU ini.

detik.com

Islam Nusantara Hanya Istilah

 

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan terminologi Islam Nusantara hanya sebuah istilah. "Hal seperti Islam Nusantara, itu masuk dalam kategori cabang agama (furu'iyyah) bukan masalah pokok agama, karena hal itu hanya sebuah istilah bukan pada substansi," kata Zainut, lewat keterangan tertulis, Kamis, 26 Juli 2018.

Menurut dia, istilah Islam Nusantara sama seperti terminologi Islam Berkemajuan yang digunakan oleh Muhammadiyah. MUI pun, kata dia, punya istilah sendiri yaitu Islam Wasathiyah. "Jadi seharusnya hal tersebut tidak perlu dibesar-besarkan dan dipersoalkan karena justru dapat merusak hubungan persaudaraan sesama umat Islam," kata dia.

Dia menyesalkan keputusan Rapat Koordinasi Bidang Ukhuwah MUI Provinsi Sumatera Barat yang menolak Islam Nusantara. MUI Sumatera Barat menolak Islam Nusantara karena dinilai menyalahi khittah dan jati diri MUI sebagai wadah berhimpun, musyawarah dan silaturahmi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim dari berbagai kalangan dan organisasi.

Zainut mengatakan MUI seharusnya bisa mengedepankan semangat persaudaraan (ukhuwah), toleransi (tasamuh) dan moderasi (tawazun). Khususya dalam menyikapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan masalah umat Islam.

Dalam putusan Ijtima Ulama MUI di Gontor ada panduan bagaimana MUI menyikapi perbedaan paham keagamaan di kalangan umat Islam. Ijtima itu dituangkan dalam Dokumen Taswiyatul Manhaj (Penyamaan Pola Pikir Keagamaan).

Berdasarkan dokumen itu, perbedaan paham keagamaan yang sifatnya cabang dalam agama (furu'iyyah) seperti Islam Nusantara harus bisa diterima sepanjang masih dalam wilayah perbedaan (majal al-ikhtilaf). MUI, kata Zainut, hanya menolak paham radikal dan terlarang.

Dewan Pimpinan MUI memastikan akan mengevaluasi putusan soal meniolak Islam Nusantara itu sesuai dengan mekanisme peraturan organisasi yang ada. "Prinsipnya MUI harus menjadi pemersatu," kata Zainut.

tempo.co

Islam Nusantara Ditolak? Tak Masalah

 

Guru Besar Pemikiran Islam Modern IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Palu, Sulawesi Tengah, Profesor Zainal Abidin mengemukakan,  Islam Nusantara hanyalah suatu istilah yang tidak mengurangi substansi agama Islam. Menurut Zainal, Islam Nusantara juga bukan hal yang baru dalam Islam atau aliran dan paham yang datang belakangan di Indonesia.

"Tidak ada masalah apabila ada yang menolak Islam Nusantara. Islam Nusantara itu hanyalah istilah atau penamaan atas Islam di Indonesia," ujar Zainal di Palu, terkait adanya penolakan terhadap Islam Nusantara, Kamis, 26 Juli 208. Penjelasan ini menanggapi keputusan MUI Sumatera Barat yang menolak Islam Nusantara.

Zainal, yang juga Rois Syuriah Nahdlatul Ulama Sulawesi Tengah, menilai Islam Nusantara dapat dikatakan sebagai metode dakwah. Di mana, pembawa ajaran Islam ke Indonesia menggunakan pendekatan tradisi dan budaya di nusantara.

"Islam Nusantara adalah manhaj atau jalan pikiran para pembawa agama Islam di Indonesia, Islam Nusantara itu adalah metode dakwah," kata rektor pertama IAIN Palu tersebut. Karena itu, dia meminta, istilah Islam Nusantara tidak perlu diperdebatkan atau diperselisihkan. "Tidak berperanguh terhadap substansi dalam anjuran-anjuran Islam."

Zainal melanjutkan, Islam Nusantara tidak bertabrakan dengan Al Quran dan Hadits, bahkan bisa menjadi metode untuk menumbuhkan toleransi antarumat umat beragama, antarsuku dan budaya. Konsepsi Islam Nusantara, kata dia, yaitu Islam yang sejalan dengan tradisi yang dianut oleh masyarakat di nusantara atau Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Islam Nusantara, menurut Zainal, memiliki pendekatan yang berbeda dengan Islam yang ada di luar negeri. Mengapa muncul perbedaan?, kata Zainal, hal itu karena berbeda tradisi dan khasanah budaya setiap negara.

"Islam menjunjung tinggi budaya dan tradisi yang dianut oleh masyarakat selama tradisi dan budaya itu tidak bertabrakan dengan Al Quran dan Hadits," kata Dewan Pakar Pengurus Besar Alkhairaat ini.

Zainal lantas mencontohkan kebiasaan umat Islam di Indonesia mengdakan halal bihalal pada setiap perayaan Idul Fitri. Ada juga Maulid Nabi, yang merupakan peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. "Tradisi ini hanya ada di Indonesia, tidak ada di negara lain," ujar Ketua MUI Palu tersebut. Intinya Islam Nusantara tidak mempengaruhi atau mengurangi substansi agama Islam.

tempo.co

Islam Nusantara Berasal dari Alquran

 

Rois Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Zaki Mubarok mengatakan penolakan konsep Islam Nusantara oleh beberapa kelompok termasuk oleh MUI Sumatera Barat disebabkan karena minimnya pengetahuan tentang terminologi itu. Menurut dia, banyak yang salah paham tentang Islam Nusantara karena penjelasan yang dipotong-potong di Media Sosial.

“Islam Nusantara Sebenarnya menyimpan kata‘di’ pada istilahnya. Jadi maknanya adalah Islam di Nusantara. intinya sama saja, bersumber Al-quran, Sunah, Ijma Ulama, dan lain sebagainya," kata Zaki Mubarok ketika dihubungi, Jumat, 27 Juli 2018. "Hanya saja adat-adat Indonesia yang sesuai dengan Syariat Islam tetap dipertahankan."

Pengajar di Universitas Indonesia ini kemudian mencontohkan penerapan Islam nusantara di Indonesia seperti perayaan saat khitanan, tahlilan, dan Halal Bi Halal. Menurut dia, semua adat itu tidak ada di negara lain hanya ada di Indonesia.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan terminologi Islam Nusantara hanya sebuah istilah. "Hal seperti Islam Nusantara, itu masuk dalam kategori cabang agama (furu'iyyah) bukan masalah pokok agama, karena hal itu hanya sebuah istilah bukan pada substansi," kata Zainut, lewat keterangan tertulis, Kamis, 26 Juli 2018.

Menurut dia, istilah Islam Nusantara sama seperti terminologi Islam berkemajuan yang digunakan oleh Muhammadiyah. MUI pun, kata dia, punya istilah sendiri yaitu Islam Wasathiyah. "Jadi seharusnya hal tersebut tidak perlu dibesar-besarkan dan dipersoalkan karena justru dapat merusak hubungan persaudaraan sesama umat Islam," kata dia.

Sebelumnya, Rapat Koordinasi Daerah MUI Sumatera Barat dan MUI Kabupaten atau Kota Se-Sumatera Barat menyimpulkan menolak konsep Islam Nusantara. MUI Sumbar menyatakan sikapnya menolak konsep Islam Nusantara. Salah satu alasanya adalah karena konsep ini dianggap berpotensi menimbulkan kebingungan, dan penyempitan pemahaman masyarakat terhadap Islam.

tempo.co

Sabtu, 06 Oktober 2018

Penjelasan Kiai NU Bagi Penolak Islam Nusantara

 

Wacana tentang Islam Nusantara telah memunculkan perdebatan di kalangan umat Islam. Katib Syuriyah PBNU, KH Afifuddin Muhajir, mencoba memberikan penjelasan tentang apa itu sebenarnya maksud dari Islam Nusantara.

Dalam tulisannya yang dimuat dalam situs resmi NU www.nu.or.id, KH Afifuddin Muhajir, menyebutkan bahwa istilah Islam Nusantara akhir-akhir ini mengundang banyak perdebatan sejumlah pakar ilmu-ilmu keislaman. Sebagian menerima dan sebagian menolak. Alasan penolakan mungkin adalah karena istilah itu tidak sejalan dengan dengan keyakinan bahwa Islam itu satu dan merujuk pada yang satu (sama) yaitu Al-Qur’an dan As-Sunah.

Menurutnya, kadang suatu perdebatan terjadi tidak karena perbedaan pandangan semata, tetapi lebih karena apa yang dipandang itu berbeda. KH Afiffuddin memberikan jawaban bagi mereka yang menolak “Islam Nusantara”.

Seperti jamak diketahui, kata KH Afifuddin, Al-Quran sebagai sumber utama Agama Islam memuat tiga ajaran. Pertama, ajaran akidah, yaitu sejumlah ajaran yang berkaitan dengan apa yang wajib diyakini oleh mukallaf menyangkut eksistensi Allah, malaikat, para utusan, kitab-kitab Allah, dan hari pembalasan.

Kedua, ajaran akhlak/tasawuf, yaitu ajaran yang berintikan takhalli dan tahalli, yakni membersihkan jiwa dan hati dari sifat-sifat tercela dan menghiasinya dengan sifat terpuji. Ketiga, ajaran syariat, yaitu aturan-aturan praktis (al-ahkam al-‘amaliyah) yang mengatur perilaku dan tingkah laku mukallaf, mulai dari peribadatan, pernikahan, transaksi, dan seterusnya.

Yang pertama dan kedua, kata Guru utama fiqih dan ushul fiqih di Ma’had Aly Pesantren Salafiyah As-Syafi’iyyah, Sukorejo, Situbondo ini, sifatnya universal dan statis, tidak mengalami perubahan di manapun dan kapanpun. Tentang keimanan kepada Allah dan hari akhir tidak berbeda antara orang dahulu dan sekarang, antara orang-orang benua Amerika dengan benua Asia.

Demikian juga, bahwa keikhlasan dan kejujuran adalah prinsip yang harus dipertahankan, tidak berbeda antara orang Indonesia dengan orang Nigeria. Penipuan selalu buruk, di manapun dan kapanpun. Dalam segmen keyakinan dan tuntunan moral ini, Islam tidak bisa di-embel-embeli dengan nama tempat, nama waktu, maupun nama tokoh.

Sementara yang ketiga, yaitu ajaran syari’at, masih harus dipilah antara yang tsawabith/qath’iyyat dan ijtihadiyyat. Hukum-hukum qath’iyyat seperti kewajiban shalat lima kali sehari semalam, kewajiban puasa, keharaman berzina, tata cara ritual haji, belum dan tidak akan mengalami perubahan (statis) walaupun waktu dan tempatnya berubah.

Shalatnya orang Eropa tidak berbeda dengan salatnya orang Afrika. Puasa, dari dahulu hingga Kiamat dan di negeri manapun, dimulai semenjak Subuh dan berakhir saat kumandang azan Maghrib.

Dikatakannya, penjelasan Al-Quran dan As-Sunah dalam hukum qath’iyyat ini cukup rinci, detil, dan sempurna demi menutup peluang kreasi akal. Akal pada umumnya tidak menjangkau alasan mengapa, misalnya, berlari bolak-balik tujuh kali antara Shafa dan Marwa saat haji. Oleh karena itu akal dituntut tunduk dan pasrah dalam hukum-hukum qath’iyyat tersebut.

Sementara itu, hukum-hukum ijtihadiyyat bersifat dinamis, berpotensi untuk berubah seiring dengan kemaslahatan yang mengisi ruang, waktu, dan kondisi tertentu. Hukum kasus tertentu dahulu boleh jadi haram, tapi sekarang atau kelak bisa jadi boleh.

Al-Quran dan As-Sunah menjelaskan hukum-hukum jenis ini secara umum, dengan mengemukakan prinsip-prinsipnya, meski sesekali merinci. Hukum ini memerlukan kreasi ijtihad supaya sejalan dengan tuntutan kemaslahatan lingkungan sosial.

Para tabi’in berpendapat bahwa boleh menetapkan harga (tas’ir), padahal Nabi Muhammad SAW melarangnya. Tentu saja mereka tidak menyalahi As-Sunah.

nu.or.id

Kehebatan Islam Nusantara

 

Banyak kalangan yang tertarik dengan Islam Nusantara. Tidak semata kalangan di Tanah Air, juga sejumlah pihak dari manca Negara ingin mengetahui lebih detil keberadaannya. 

Hal tersebut disampaikan KH Ahmad Nadhif Abdul Mujib (Gus Nadhif) pada diskusi Islam Nusantara untuk Peradaban Dunia yang diselenggarakan Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Dukuhseti, Pati, Jawa Tengah. 

Dalam pandangan Gus Nadhif, Islam Nusantara sudah masuk perbincangan dunia. “Jadi sudah go internasional,” katanya  pada acara yang terlaksana atas kerja sama dengan Pesantren Al-Hidayah Bakalan, Dukuhseti, Senin (2/7).

Di Jerman pernah diselenggarakan diskusi tentang Islam Nusantara yang dihadiri ratusan tokoh ulama dan pakar dunia dari berbagai Negara. Sayangnya kegiatan tersebut tidak banyak diliput media.

Saat dirinya bersama KHYahya Staquf menghadiri undangan organisasi perdamaian di Israel terkuak bahwa mereka sendiri merasa resah dan terancam oleh serangan luar. “Jadi sebenarnya mereka dan orang Palestina serta penduduk dunia sangat butuh kedamaian hidup. Maka sangat diperlukan solusi metode perdamaian dunia dengan konsep rahmah,” paparnya.

Menurutnya, agama jangan dijadikan modal, mesiu, bahan untuk berkonflik. “Kita semua mendambakan peradaban agung. Yakni peradaban yang dipraktikkan Rasulullah,” katanya. Maka Islam Nusantara diyakini sebagai metode untuk menyelesaikan konflik dunia dan mewujudkan perdamaian serta peradaban dunia, lanjutnya.

Dalam pandangannya, Islam Nusantara menggabungkan dalil agama dengan realitas masyarakat sesuai konteks. “Ini fakta yang sudah dijalankan sesuai dakwah dan syiar Islam Walisongo yang sangat sukses di Nusantara dan menjadi rujukan bagi dunia internasional,” kata dia.

Seperti yang terjadi di Afganistan ternyata mengadopsi nilai Islam Nusantara khas NU dengan mengedepankan tasamuh,tawasuth, dan sebagainya. “Dan Afganistan mengadopsi Pancasila yang tentunya sudah sesuai dengan nilai Islam Nusantara,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Imam Muhlis Ali selaku Sekretaris PAC GP Ansor Margoyoso Pati mengatakan tema Islam.Nusantara produk dari NU menarik perhatian dunia internasional.

Ngopi atau ngolah pikir dan dialog bareng Gus Nadhif dipandu KH Umar Faruq selaku Pengasuh Pesantren Al-Hidayah Bakalan Dukuhseti.

nu.or.id